1.1
Kebijakan
Moneter
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha
dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan
yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.
Kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur persediaan uang sebuah negara untuk
mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau
lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga
pinjaman, “margin requirement”, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak
sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi
dengan pemerintah lain.
Kebijakan moneter pada dasarnya
merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal
(pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan
keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya
tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur
dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional
yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka
kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi).
Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan,
yang kemudian ditransfer pada sektor riil.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk
mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan
tetap mempertahankan
Kesetabialan haraga.untuk mencapai
tujuan tersebutBank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur
keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat
terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam
pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah
satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro
wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi
bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.
Dalam
perekonomian suatu negara, jika pemerintah memandang bahwa pembangunan ekonomi
yang berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka pemerintah akan
mengambil serangkaian tindakan kebijaksanaan untuk menstabilkan kembali situasi
perekonomian tersebut. Diantaranya adalah kebijaksanaan moneter. Dalam
kebijaksanaan moneter lembaga yang paling berwenang mengambil langkah
kebijaksanaan yang diambil adalah Bank Sentral. Cara yang ditempuh bisa melalui
operasi pasar terbuka, politik diskonto, cadangan minimum atau perkreditan yang
dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai bagaimana uang
mempengaruhi perekonomian serta bagaimana mekanisme transmisi (jalur pengaruh)
perubahan jumlah uang beredar.
1.
Jalur
biaya modal (The Cost of Capital Channel)
2. Jalur kekayaan (Wealth Channel)
3.
Jalur
harga relatif (Teori Portofolio)
4.
Jalur
langsung (Teori Monetarist)
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada
masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar.
Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
a. Kebijakan
Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy, yaitu suatu kebijakan dalam
rangka menambah jumlah uang yang beredar.
b. Kebijakan
Moneter Kontraktif, yaitu suatu kebijakan dalm rangka mengurangi jumlah uang
yang beredar. Disebut juga kebijakan uangketat.
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan
instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
1.
Operasi
Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang
yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government
securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli
surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang,
maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat
berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari
Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar
Uang.
2.
Fasilitas
Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit
yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank
umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank
sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat
bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang
yang beredar berkurang.
3.
Rasio
Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang
yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus
disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan
rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah
menaikkan rasio.
4.
Himbauan
Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk
mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku
ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk
berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan
menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak
jumlah uang beredar pada perekonomian.
1.2
Kebijakan
Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi
dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan
jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip
dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan
fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen
kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan
erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku
akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli
masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output.
Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta
menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat
pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan
pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan
moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol
tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal
adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan
pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel:
a. Permintaan
agregat dan tingkat aktivitas ekonomi.
b. Pola
persebaran sumber daya.
c. Distribusi
pendapatan.
Instrumen kebijakan
fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat
dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan
berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli
masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output.
Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta
menurunkan output industri secara umum. Perubahan dalam tingkat dan komposisi
pajak dan pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada variabel-variabel berikut
dalam perekonomian:
a. Aggregate
demand and the level of economic activity (Permintaan agregat dan tingkat
kegiatan ekonomi).
b. The
pattern of resource allocation (Pola alokasi sumber daya).
c. The
distribution of income (Distribusi pendapatan).
Kebijakan fiskal
mengacu pada efek keseluruhan hasil anggaran pada kegiatan ekonomi. Sikap yang
tiga kemungkinan kebijakan fiskal yang netral, ekspansif, dan kontraktif:
1.
Sikap
Netral
Sebuah sikap netral menyiratkan kebijakan fiskal anggaran
berimbang di mana G = T (Pemerintah pengeluaran = Pajak pendapatan).
Pengeluaran pemerintah sepenuhnya didanai oleh penerimaan pajak dan hasil
keseluruhan anggaran memiliki efek netral pada tingkat kegiatan ekonomi.
2.
Sikap
Ekspansif
Sikap ekspansif kebijakan fiskal bersih melibatkan
peningkatan pengeluaran pemerintah (G> t) melalui pengeluaran pemerintah
meningkat, penurunan pendapatan pajak, atau kombinasi dari keduanya. Hal ini
akan mengakibatkan defisit anggaran yang lebih besar atau lebih kecil daripada
surplus anggaran pemerintah sebelumnya, atau defisit jika sebelumnya pemerintah
memiliki anggaran berimbang. . Ekspansioner kebijakan fiskal biasanya
berhubungan dengan defisit anggaran.
3.
Sikap
Kontraktif
Sikap kontraktif kebijakan fiskal (G <T)
terjadi ketika bersih dikurangi pengeluaran pemerintah baik melalui pendapatan
pajak yang lebih tinggi, mengurangi pengeluaran pemerintah, atau kombinasi dari
keduanya. Hal ini akan mengakibatkan defisit anggaran yang lebih rendah atau
surplus yang lebih besar daripada pemerintah sebelumnya, atau surplus jika
sebelumnya pemerintah memiliki anggaran berimbang. Contractionary fiscal policy
is usually associated with a surplus. Kontraktif kebijakan fiskal biasanya
berhubungan dengan surplus.
